Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya memeriksa dokter Rumah Sakit MMC Kuningan, Jakarta yang melakukan operasi terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga menjadi korban penganiayaan. Pemeriksaan tersebut berlangsung di kantor dokter RS pada Selasa (12/2/2019) dari pukul 13.30 WIB.
Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya soal penganiayaan yang menimpa penyidiknya, Jumat (7/2/2019).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyayangkan kasus penyerangan terhadap penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat acara rapat Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2/2019).
Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Muhammad Gilang Wicaksono mendapat perlakuan tidak mengenakkan saat bertugas. Ia dipukul sehingga mengakibatkan luka di bagian wajah.
Polda Metro Jaya akan memanggil sejumlah saksi terkait penyerangan kepada dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan tersebut di jadwalkan Rabu (5/2/2019).
KPK akan memberikan hasil visum korban pemukulan saat menyelidiki rapat Pemprov Papua.
Komisi Pemberantasan Korupsi angkat bicara terkait laporan pencemaran nama baik oleh Pemprov Papua ke Polda Metro Jaya menyusul dugaan tindak penganiayaan terhadap dua penyelidik KPK beberapa waktu lalu.
Tahun 2019 bakal menjadi tahun sibuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah ini menargetkan 200 kali melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan untuk tahun 2019. Target ini ditujukan sebagai komitmen KPK untuk semakin gencar memberantas korupsi.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Wakil IV Ketua Bidang Mobilisasi Sumber Daya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Russy, Senin (28/1/2019). Russy akan diperiksa sebagai saksi kasus suap penyaluran hibah dari Kementeriaan Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk KONI.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memeriksa oknum pejabat di Pemkot Batam terkait adanya surat yang meminta para Pegawai Negeri Sipil (PNS) urunan untuk korupto
