Sektor swasta dan bisnis merupakan bagian dari tiga pilar utama dalam satu negara. Oleh karena itu, kerja sama pencegahan korupsi perlu dilakukan, mengingat sektor swasta menyumbang paling banyak kasus. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan.
Berkas kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dengan tersangka Lurah Karangawen, Roji Suyanta telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Gunungkidul. Hingga Jumat (26/11/2021) jaksa masih meneliti berkas yang diserahkan oleh penyidik dari kepolisian.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan six roll mill di pabrik gula djatiroto PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI periode tahun 2015-2016. Salah satu adalah Direktur Produksi PTPN XI 2015-2016 Budi Adi Prabowo.
Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menghargai keputusan Kejaksaan Negeri Kulonprogo yang menetapkan RS sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi GOR Cangkring. Sanksi tegas juga disiapkan oleh Pemkab Kulonprogo kepada yang bersangkutan bila terbukti bersalah.
Kejaksaan Negeri Kulonprogo menyatakan kemungkinan adanya penambahan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek GOR Cangkring di Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates, Kulonprogo, berdasarkan hasil dari persidangan pokok perkara.
Penetapan tersangka pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berinisial RS oleh Kejaksaan Negeri Kulonprogo diikuti oleh permohonan praperadilan melalui kuasa hukumnya yang bernama Tuson Dwi Haryanto di Pengadilan Negeri Wates pada Rabu (24/11/2021).
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kulonprogo mengakui salah satu pejabatnya terlibat dalam kasus dugaan korupsi perencanaan dan pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Cangkring yang berada di Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates, Kulonprogo.
Kejaksaan Negeri Kulonprogo menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi perencanaan dan pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Cangkring yang berada di Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates, Kulonprogo.
Mahkamah Agung (MA) memutuskan terpidana Suroto bin Ahmad Saifudin tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terdakwa. Mantan dukuh atau kepala Dusun Kembangsongo, Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Bantul itu sebelumnya telah menjalani hukuman penjara selama sembilan bulan 10 hari di Lapas Wirogunan Jogja dalam kasus tersebut.
Komite '98 mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menuntut hukuman mati terhadap Benny Tjokro dan Heru Hidayat.
