Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas mengecam tindak korupsi pada bantuan sosial (bandos) Covid-19 oleh Kementerian Sosial maupun oknum lainnya. Selain menyebabkan penerimaan bansos tidak optimal, masih banyak difabel yang semestinya berhak namun tidak bisa mengakses bansos ini.
KPK sedang menggali keterangan sejumlah saksi untuk membongkar kasus pencucian uang yang diduga dilakukan oleh eks Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua Sekretaris Pribadi (Sespri) Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo (EP) soal aliran uang dalam kasus suap terkait perizinan benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada intervensi politik terkait wacana penerapan Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 3 terkait Tuntutan Hukuman Mati terhadap kasus dugaan suap penyaluran dana bantuan sosial Covid-19 atas tersangka Menteri Sosial RI nonaktif, Juliari P Batubara.
Koalisi Masyatakat Sipil (KMS) menyebut upaya pemberantasan korupsidi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat ini hanya sebatas jargon.
Mengacu pada Pasal 2 ayat 2 UU Tindak Pidana Korupsi, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara dalam keadaan tertentu, seperti pandemi covid-19, bisa diancam hukuman mati.
KPK mengungkap banyak kejanggalan dalam praktik pengadaan paket bansos di Kementerian Sosial. Salah satunya adalah penunjukkan PT RPI sebagai rekanan untuk pengadaan bantuan yang seharusnya diberikan kepada wong cilik tersebut.
Proyek pengadaan bantuan sosial di Kementerian Sosial semula berjalan normal, namun pada pengadaan tahap kedua kejanggalan mulai tampak. Kemensos disebut tak transparan dalam mengungkap perusahaan yang ditunjuk sebagai rekanan pengadaan bansos.
Kabareskrim Polri Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo menghentikan 26 kasus tindak pidana korupsi sepanjang 2020 dari total 1.346 laporan kasus korupsi yang masuk ke Bareskrim Polri.
Kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) wilayah Jabodetabek tahun 2020 yang menjerat Menteri Sosial Juliari P Batubara,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen dalam penggeledahan di rumah pribadi dan rumah dinas Juliari.
