Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin telah melaporkan uang Rp10 juta dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan dilakukan pada 26 Maret 2019, atau selang 11 hari setelah peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) Haris Hasanuddin di Surabaya yang terjadi 15 Maret 2019.
-Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut dua orang anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 selama empat tahun penjara dan satu orang lagi rekannya lima tahun penjara karena dinilai terbukti menerima suap berupa uang ketok dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku prihatin dengan sejumlah jajaran BUMN yang tertangkap dalam keterlibatan tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikan Rini dalam acara Auditors Talk Bersama Menciptakan BUMN bersih melalui SPI yang tangguh dan terpecaya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019).
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengingatkan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno bahwa masih ada beberapa BUMN yang kini tengah diawasi oleh penyidik KPK terkait dugaan adanya tindak korupsi.
Polri menyatakan siap melakukan penjemputan paksa jika Bachtiar Nasir mangkir memenuhi panggilan pemeriksaan pekan depan.
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengaku prihatin atas penetapan Ustaz Bachtiar Nasir sebagai tersangka kasus pencucian uang oleh kepolisian. Dia menuturkan bahwa hal itu sebagai bentuk kriminalisasi terhadap ulama.
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Menag Lukman diketahui melaporkan gratifikasi tersebut satu minggu setelah tim penindakan KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Romahurmuziy pada 15 April 2018.
Hari ini merupakan panggilan kedua bagi Bachtiar Nasir untuk diperiksa sebagai tersangka perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS).
Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku hanya dikonfirmasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pengetahuannya tentang tersangka kasus korupsi pengadaan paket penerapan KTP elektronik (KTP-e) Markus Nari (MN).
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku sudah mengembalikan uang Rp10 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga diberikan oleh Haris Hasanuddin sebagai kompensasi atas terpilihnya Haris sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.
