Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Lampung Tengah untuk tersangka Bupati Lampung Tengah, Mustafa (MUS). Para pimpinan dan anggota DPRD Lampung Tengah diperiksa KPK di Polda Lampung.
Nama Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil disebut dalam persidangan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf. Nasir Djamil disebut pernah dikirimkan uang Rp1 miliar oleh seorang pengusaha.
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengantongi pihak-pihak yang kemungkinan bakal dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dugaan penyimpangan pengadaan alat dan mesin pertanian tahun 2015.
Bupati nonaktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin (NHY) segera diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat. Dia bakal disidang terkait kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian uang sebesar Rp3 miliar dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR). Ada 13 PPK yang mengembalikan uang dugaan suap sebesar Rp3 miliar.
Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM desak penyelesaian rentetan kasus penyerangan terhadap pimpinan ataupun pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih terus terjadi, yang terakhir menimpa penyelidik KPK di hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2/2019).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Fraksi PAN, Sukiman (SKM) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pegunungan Arfak, Natan Pasomba (NPA) sebagai tersangka
Salah satu tersangka dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Bank Riau Kepulauan Riau (BRK) Cabang Dalu-Dalu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau diduga mengalami gangguan jiwa.
KPK tengah menelisik dugaan korupsi anggaran dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada KONI senilai Rp 67.9 miliar pada tahun 2018.
Tim Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta subsidair empat bulan kurungan. Terdakwa mengaku kaget dengan tuntutan tersebut.
