Tersangka Korupsi, 2 Pejabat Klaten Lengser
Sedikitnya dua pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Klaten, Jawa Tengah yang berstatus tersangka kasus korupsi lengser dari jabatannya menyusul mutasi yang dilakukan Bupati Klaten, Sri Mulyani.
Sedikitnya dua pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Klaten, Jawa Tengah yang berstatus tersangka kasus korupsi lengser dari jabatannya menyusul mutasi yang dilakukan Bupati Klaten, Sri Mulyani.
Drama Setya Novanto mengelabui KPK dan publik soal benjolan di kepala dibahas saat persidangan.
Sebuah organisasi nonpemerintah yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi justru menjadi perantara pemberian gratifikasi kepada Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Saksi Edwin yang merupakan seorang kontraktor mengatakan penyaluran fee proyek dilakukan melalui Lembaga Antikorupsi Indonesia (LAKI) yang digawangi Fakhrudin dan Deny Ruslan. Kedua orang tersebut, lanjutnya, merupakan bagian dari tim sebelas, yang merupakan tim pemenangan Rita Widyasari.
Enam saksi dipanggil KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi terkait dengan proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2014-2017.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
Kejaksaan Agung dan TNI bekerja sama dengan berbagi informasi yang dapat membantu penyelidikan kasus korupsi.
KPK memeriksa suami aktris papan atas Dian Sastrowardoyo, Maulana Indraguna Sutowo. Pemeriksaan itu terkait dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia.
Gubernur Jambi Zumi Zola akhirnya ditahan KPK setelah diperiksa selama delapan jam sebagai tersangka kasus gratifikasi.
Penyidikan kasus dugaan korupsi Bank Century bakal berlanjut kembali setelah pengadilan memutuskan agar KPK segera menetapkan tersangka dalam kasus ini.
Patologi birokrasi atau penyakit birokrasi saat ini masih menjadi PR besar bangsa Indonesia, khususnya pemerintah. Ketua KPK periode 2015-2011 Abraham Samad menyebutkan ada lima jebis penyakit birokarsi yang harus diperangi.