Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah mengumumkan data baru calon angggota legislatif (caleg) mantan terpidana korupsi. KPU sudah merevisi jumlah caleg dari 38 menjadi 49.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memasang daftar caleg mantan narapidana kasus korupsi di baliho atau setiap tempat pemungutan suara (TPS). Pemasangan bisa dilakukan di dapil caleg tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) kembali menetapkan eks Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka. Kali ini, penetapan status Mustafa itu berkaitan dengan kasus suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah tahun 2018.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPRD Lampung Tengah, Achmad Junaidi S (AJ) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pinjaman daerah Lampung Tengah tahun anggaran 2018.
Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Widodo Sigit Pudjianto menduga ada unsur kesengajaan untuk tidak memberhentikan PNS yang terbukti korupsi. Sebab Sekretaris Daerah (Sekda) ragu-ragu dalam mengambil keputusan.
Mereka diberhentikan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada 13 September 2018 hingga perhitungan 29 Januari 2019.
Transparency International Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) pada 2018. Hasilnya, Indonesia berada di posisi ke-89 dengan skor 38.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Kementerian PUPR, M. Natsir, Selasa (29/1/2019).
Tahun 2019 bakal menjadi tahun sibuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah ini menargetkan 200 kali melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan untuk tahun 2019. Target ini ditujukan sebagai komitmen KPK untuk semakin gencar memberantas korupsi.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di PN Bandung menggelar sidang lanjutan kasus suap perizinan Meikarta, pada Senin (28/1/2019). Duit Meikarta disebut mengalir ke Dinas Kebakaran Pemkab Bekasi.
