Lebih dari 2.000 PNS di Indonesia berstatus terpidana korupsi namun masih aktif di peemrintahan. Jumlah tersebut paling berasal dari 14 daerah termasuk Jogja.
Peran mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dibeberkan terkait dugaan korupsi proyek PLTU Riau-1.
Lebih dari 2.000 PNS di Indonesia berstatus terpidana korupsi namun masih aktif di pemerintahan. Pemerintah mengambil langkah tegas melakukan pemecatan.
Kerugian negara akibat gaji aparatur sipil negara (ASN) aktif yang telah menjadi terpidana perkara korupsi masih dihitung. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.
Polda DIY melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) telah menetapkan empat tersangka dalam dugaan korupsi di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya (P4TKSB) DIY. Satu di antaranya telah meninggal dunia.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemulihan aset sebesar Rp11,5 miliar, 450.000 dolar AS, dan 63.000 dolar Singapura dari lima perkara tindak pidana korupsi.
Polda DIY melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) terus bekerja memburu aset hasil korupsi di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya (P4TKSB) DIY. Ditargetkan aset yang dapat disita sebanyak Rp10 miliar.
Menghentikan perilaku korup hanya akan efektif jika negara bisa memberikan “ancaman” kepada calon pelakunya bahwa tambahan biaya ekses korupsi dapat lebih besar daripada keuntungan yang bakal mereka dapat.
Kondisi DPRD Kota Malangs aat ini benar-benar lumpuh total. Menyusul mayoritas anggota dewan ditahan KPK.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat ada lebih dari 2.000 PNS aktif di Indonesia yang berstatus terpidana korupsi. KPK pun meminta agar PMS yang sudah terbukti korupsi tersebut dipecat.
