Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kegiatan tambang eksplorasi dan eksploitasi mendatang diubah menjadi 3 tahun dalam Rancangan Permen ESDM yang baru.
Pasca ditutup oleh Sri Sultan HB X pada September 2021 lalu, penambangan pasir ilegal di lereng Merapi diklaim sudah tidak ada
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DIY menerima aduan dari masyarakat Kalurahan Watu Gajah, Gedangsari, Gunungkidul terkait aktivitas penambangan tanah urug.
Sekitar 60 orang warga Kemiren, Kecamatan Srumbung, Magelang, mendatangi Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), Senin (7/11/2022).
Tiga warga Klaten ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan aktivitas pertambangan ilegal di dua lokasi pertambangan lereng Gunung Merapi.
Puluhan penambang pasir dari Kelompok Penambang Progo (KPP) menggelar aksi damai di Bundaran Srandakan atau Perbatasan wilayah Bantul dan Kulonprogo, Selasa (31/5/2022) siang. Mereka meminta Gubernur DIY Sri Sultan HB X turun tangan melakukan penertiban penambang pasir ilegal di sepanjang kali Progo yang masih marak sampai saat ini.
Badan Informasi Geospasial (BIG) mencatat sebagian lahan di lereng Gunung Merapi rusak karena adanya penambangan pasir. Selain tanah Sultan Grond (SG) yang terdampak penambangan pasir, banyak pekarangan bahkan sawah yang beralih fungsi jadi lahan penambangan.
Pemda DIY terus melakukan pengawasan terhadap penambangan pasir di lereng Gunung Merapi dan Kali Progo. Sebab, beberapa waktu lalu Pemda DIY telah mengeluarkan Surat Edaran tentang penghentian kegiatan penambangan pasir di dua lokasi itu.
Sekitar 30 warga dari Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP) melakukan audiensi di Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Perwakilan DIY, Umbulharjo, Jogja, Sabtu (20/11/2021).
Warga Padukuhan Nengahan, Trimurti, Srandakan, Bantul, mengadu ke Kraton Jogja tentang penambangan pasir di sepanjang Sungai Progo. Warga meminta penambangan disetop karena lingkungan rusak terutama terhadap kawasan Sungai Progo.
