Wow! PAD Sleman Lampaui Target, Begini Rinciannya
Harianjogja.com, SLEMAN - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman mencatat capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2022 melebihi target.
Harianjogja.com, SLEMAN - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman mencatat capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2022 melebihi target.
DPRD Bantul mendukung pengelolaan lahan bekas Paris Van Jogja (Pavajo) dikelola oleh pihak ketiga untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan pedesaan telah jatuh tempo per 30 September 2022. Total yang telah yang telah melunasi PBB ada 55 kalurahan
Kepala Dinas Pariwisata Gunungkidul, Muhammad Arif Aldian memastikan tidak ada kenaikan target PAD dari rertribusi wisata dalam Pembahasan APBD Perubahan 2022.
Kota Magelang berhasil meraih penghargaan pada Penganugerahan Realisasi APBD tahun 2021 dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah tahun 2022 di Hotel Bidara Jakarta, Kamis (2/6/2022).
Dinas Pariwisata (Dispar) Gunungkidul memastikan kunjungan wisata selama libur Lebaran melampuai target yang ditetapkan untuk momen liburan kali ini, yakni 154.403 orang.
PT BPR Bank Bantul (Perseroda) tahun ini menargetkan bisa memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp3 miliar. Target PAD ini lebih besar dibanding PAD tahun lalu yang hanya Rp2,5 miliar. Pandemi Covid-19 menajadi alasan Bank Bantul belum maksimal dalam memberikan PAD.
Dinas Pariwisata Gunungkidul harus bekerja ekstra keras demi memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi tiket masuk kawasan wisata. Pasalnya, dalam waktu satu bulan harus menutupi kekurangan sekitar Rp2 miliar agar target bisa terpenuhi.
Kepala Dinas Pariwsiata Bantul, Kwintarto Heru Prabowo mengatakan jika kondisi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak naik level atau tetap seperti saat ini di level 2, maka tidak menutup kemungkinan dalam dua bulan ke depan pendapatan dari sektor retribusi pariwisata bisa mencapai Rp4 miliar.
Pada aras kebijakan, sejumlah persoalan tata kelola kebijakan menghambat ruang gerak daerah dalam meningkatkan daya saing berkelanjutan.