Pengembang rumah bersubsidi mengeluhkan belum adanya tindak lanjut dari pemerintah menganai usulan tambahan kuota pembiayaan perumahan bersubsidi lewat skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun ini bisa terhambat karena kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang dianggarkan pemerintah, yaitu sebanyak 110.000 unit, diperkirakan habis pada April mendatang.
Direktorat Jenderal Penyediaan PerumahanKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta masyarakat cermat dalam memilih produk properti dan jangan sampai hanya tergiur dengan harga perumahan yang lebih murah dibandingkankan dengan produk properti lainnya.
Pemerintah menunjuk 37 bank pelaksana untuk menyalurkan dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun depan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan anggaran untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan(FLPP) atau subsidi pembiayaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah pada 2020 sebesar Rp11 triliun.
Upah minimum provinsi pada 2020 naik sebesar 8,51%. Hal itu berpengaruh pada batasan penghasilan untuk pembeli rumah subsidi yang sebelumnya Rp4 juta.
Pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah oleh sejumlah pengembang dihentikan di sejumlah wilayah. Musababnya, kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menipis dan tak lagi tersebar di seluruh Indonesia.
PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. akan meluncurkan skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) untuk memenuhi kebutuhan kredit pemilikan rumah bersubsidi.
Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Rumah DP Rp0 DKI Jakarta Dzikran Kurniawan mengatakan program rumah DP Rp0 telah melewati proses penyaringan data yang cukup panjang untuk memastikan program tersebut tepat sasaran.
Batas harga tertinggi rumah sejahtera alias rumah bersubsidi yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dianggap belum pas diterapkan di DIY oleh Real Estate Indonesia (REI) DIY belum pas.
