Kalangan pengusaha meminta pemerintah membatalkan aturan tentang tabungan perumahan rakyat (Tapera) bagi pengusaha dan pekerja swasta.
DPR mendesak agar Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.
penolakan Tapera berasal dari pekerja dan pengusaha yang menjadi objek kebijakan. Mereka menilai kewajiban tersebut sebagai beban di tengah situasi ekonomi
Basuki juga sebelumnya sempat memberikan sinyal rencana penundaan implementasi Tapera usai banyak mendapat penolakan baik dari pekerja hingga pengusaha.
Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono mengaku menyesali atas gelombang protes yang terjadi akibat rencana pelaksanaan program Tabungan Perumahan Rakyat.
Jika program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak dicabut oleh pemerintah, kalangan buruh mengancam bakal menggelar aksi demonstrasi lebih besar.
Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ditetapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo memicu kontroversi.
Pemerintah Kabupaten Bantul (Pemkab) menggelontorkan bantuan ratusan rumah swadaya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang mencapai ribuan.
Pemerintah Kabupaten Bantul (Pemkab) menggelontorkan bantuan ratusan rumah swadaya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang mencapai ribuan.
Gelombang penolakan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terus menggema dari berbagai daerah. Buruh dan pengusaha kompak menilai program Tapera akan membe
