Sosialisasi tabungan perumahan rakyat (Tapera) perlu ditingkatkan untuk menghindari polemik di masyarakat.
Ribuan buruh mengancam akan menggelar demo besar-besaran di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bantul menolak berlakunya program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY menolak PP No.21/2024 tentang perubahan atas PP No.25/2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.
Selama Januari 2024-awal Mei 2024, BP Tapera telah menyalurkan dana untuk kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp8,83 triliun.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menekankan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) murni untuk pembiayaan perumahan pemilik tabungan
Skema pungutan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menimbulkan banyak protes dari serikat pekerja maupun pelaku usaha disebabkan kurangnya sosialisasi
Nasib pekerja yang tidak membutuhkan pendanaan dari Tapera, meski iuran tetap wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 2,5% dari upah sudah terjawab.
Perubahan kebijakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diprotes banyak pihak, Badan Pengelola (BP) Tapera menjelaskan urgensinya.
Pelaksanaan program iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang juga wajib dibayarkan pemberi kerja dapat berdampak pada peningkatan beban usaha.
