Partai Demokrat kubu Moeldoko punya waktu 14 hari untuk menentukan sikap atas Putusan NO Majelis Hakim PTUN.
Upaya kubu Moeldoko merebut Partai Demokrat akhirnya kandas. Meski meminta bantuan pengacara ternama Yusril Ihza Mahendra namun permohonan gugatan ditolak Majelis Hakim. Dengan demikian Partai Demokrat tetap sah di bawah kepemimpinan AHY.
Mahkamah Agung (MA) menolak gugatanjudicial reviewterhadap AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 oleh para kader kubu KLB Deli Serdang.
Juru bicara serta Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memastikan, jika partainya hingga saat ini belum membicarakan terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, ia mengklaim sudah banyak masyarakat yang meminta supaya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk ikut bertanding dalam kontestasi Pilpres 2024.
Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan kronologi terkait dengan dugaan pemberian uang sebesar Rp25 juta hingga satu buah Handphone oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terhadap peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
Partai Demokrat menanggapi pernyataan pihak KLB ilegal di bawah pimpinan Moeldoko untuk tidak mendiskreditkan Menko Polhukam Mahfud MD.
Pendukung SBY dan AHY menyebut bahwa dalam mengajukan judicial review (JR) AD/ART ke MA, Yusril mengadopsi totalitarianisme ala pemimpin fasis Adolf Hitler.
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Herzaky Mahendra Putra meminta maaf atas pernyataannya terkait Megawati Soekarnoputri menggulingkan kepemimpinan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Pernyataan itu iasampaikan beberapa waktu lalu.
Belum lama ini, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyinggung soal hukum dan keadilan lewat akun Twitter pribadinya. Ia mengatakan, mungkin saat ini hukum bisa dibeli, namun menurutnya keadilan tidak bisa diperjualbelikan.
Konflik yang melibatkan Partai Demokrat masih berlanjut meski pun Kemenkumham menolak permohonan pengesahan KLB Deli Serdang. Kubu Moeldoko ini kemudian menggugat Kemenkumham melalui PTUN dan telah memasuki tahap sidang pembuktian pada Kamis (16/9/2021).
