Pemerintah telah menolak kepengurusan Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengaku siap memaafkan kader yang sempat ikut KLB, namun tidak bisa begitu saja dilupakan.
Partai Demokrat diguncang prahara internal. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan prahara yang terjadi di tubuh partainya membuat kader di seluruh Indonesia semakin solid.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Jogja untuk bersilaturahmi dengan Ketua Umum dan Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir dan Agung Danarto.
Dalam kasus kisruh Partai Dmeokrat, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dicurigai membela kubu Moeldoko. Pihak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menuding prahara Partai Demokrat diintervensi oleh pemerintah.
Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko atau versi kongres luar biasa (KLB), Muhammad Rahmad mengatakan keputusan pemerintah yang menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB baru langkah awal. Ke depan, pihaknya bakal menempuh jalur hukum lain lewat gugatan ke pengadilan.
Kubu Moeldoko menilai AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 melanggar ketentuan dan bertentangan dengan Undang-undang Partai Politik.
Saiful Huda mengajak semua pihak menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun, bukan cara-cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat.
Para tergugat ialah mereka yang terlibat, mengorganisir, dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan KLB Demokrat Deli Serdang.
Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Saiful Huda Ems menyatakan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengucap syukur karena akhirnya tidak ada dualisme di tubuh partainya.
