Pandemi Covid-19 telah menghantam sektor keuangan di Indonesia. Banyak pelaku usaha yang terpaksa gulung tikar karena tidak mampu lagi melanjutkan usahanya. Hal ini juga dialami oleh para pelaku UMKM di daerah. Beberapa waktu yang lalu penulis berbincang bincang dengan para pelaku UMKM di daerah Sendangrejo Minggir Sleman.
Menurut Peraturan Pemerintah No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa karakteristik kualitas laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.
China tampaknya masih memprioritaskan penyelesaian jangka pendek melalui penjatahan listrik dengan memastikan bahwa orang dapat tetap aman, tetap hangat dan mengurangi sebanyak mungkin gangguan.
Pemerintah perlu menggenjot investasi, terutama di sektor manufaktur yang menjalin kemitraan dengan usaha kecil dan menengah serta memberikan dampak dalam bentuk transfer teknologi.
Dunia usaha di Tanah Air baru saja dikejutkan dengan adanya right issue salah satu bank papan atas yang dikenal dengan istilah bank-nya wong cilik yakni Bank BRI. n
Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) di Indonesia telah terbukti mampu menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional.
Tidak pesan, tapi harus bayar. Ini terjadi saat paket yang ditujukan kepada penulis dengan alamat pengiriman di kantor yang diterima oleh orang lain saat penulis tidak ada di tempat. Kurir menyampaikan bila sudah menghubungi penerima namun tidak terhubung.
Sejak 2 Oktober 2009 UNESCO telah menetapkan “Batik” sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpeace of the Oral and Intangible Heritage of Humanity).
Pandemi Covid-19 menyebabkan dampak buruk UMKM di Indonesia dan memicu ketidakstbilan kondisi perekonomian. Terpuruknya UMKM disebabkan oleh beberapa hal seperti melemahnya daya beli masyarakat secara umum yang berimbas pada kurva permintaan dan penawaran. Hasil survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan UMKM mengalami penurunan omzet sebesar 80%.
Kebijakan impor pangan Indonesia masih kurang efektif dan tepat sasaran. Pembentukan Badan Pangan Nasional memberikan harapan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan impor
