Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat orang saksi yang berinisial OB, ZS, SL, dan LM soal perizinan tambang di Maluku Utara sebagai se
Bagi-bagikan izin usaha tambang (IUP) ke organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang menjadi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat krit
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkritisk kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membagi-bagikan izin usaha tambang
Pernyataan Anggota DPR RI Nusron Wahid yang cenderung mengoreksi pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya disayangkan. Pasalnya Nusron jug
DPR meyakini badan usaha organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) akan menerapkan prinsip keha
Organisasi kemasyarakatan (ormas), seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, diwanti-wanti banyak hal sebelum resmi mengelola konsesi tambang yang diberikan
Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi menilai keputusan ormas untuk ambil bagian dalam pengelolaan tambah adalah keputusan yang salah dan berisiko.
Ini merupakan keputusan yang blunder, sebab Muhammadiyah tidak punya rekam jejak dan pengalaman dalam mengelola tambang.
Lewat Konsolidasi Nasional yang digelar selama dua hari di Universitas Aisyiyah PP Muhammadiyah mengaku siap menerima tawaran pemerintah mengelola tambang.
PP Muhammadiyah siap mengembalikan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada negara jika nantinya ada pengelolaan yang menyimpang.
