Faisal Basri Sebut Indonesia Tekor Rp200 Triliun di Sektor Pertambangan 5 Tahun Terakhir
Pengelolaan industri dan perdagangan komoditas bisa berujung petaka bagi Indonesia tanpa kebijakan dan arah pengembangan yang tepat.
Pengelolaan industri dan perdagangan komoditas bisa berujung petaka bagi Indonesia tanpa kebijakan dan arah pengembangan yang tepat.
Warga Sleman yang membela lingkungannya yang diduga tercemar lantaran aktivitas penambangan malah balik dipolisikan oleh orotitas perusahaan tambang.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta dinas terkait untuk menutup penambangan pasir ilegal di sekitar lereng Merapi. Selain merusak alam, penambangan pasir ilegal tersebut sudah berdampak kesulitan warga mencari akses air bersih.
Meski telah didemo warga hingga dikunjungi Anggota DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, aktivitas tambang pasir di muara Sungai Opak di Kretek, Bantul terus berlangsung. Dampaknya mulai terasa, air pasang laut kini mulai masuk ke daratan hingga persawahan warga.
Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip meminta Mabes Polri menertibkan penambangan batubara ilegal yang marak di Kabupaten Berau, Kalimantan Tim ur.
Praktik penambangan pasir ilegal di muara Sungai Opak, Kretek tak kunjung berhenti meski sudah didemo warga dan didatangi aparat. Penambang hanya bergeser tak jauh dari titik semula, namun aktivitas penambangan terus dilakukan.
Ratusan warga Srigading dan Tirtohargo melakukan Aksi Tolak Tambang Muara Opak di Kawasan Mangrove Baros pada Minggu (18/4/2021). Mereka merasakan dampak penambangan mulai dari kerusakan Mangrove hingga lahan pertanian terkena abrasi.
Warga sekitar pesisir selatan khususnya Kalurahan Tirtohargo, Kretek dan Srigading, Sanden, Bantul resah akibat ulah penambangan pasir liar di tepi pantai. Keprihatinan warga ditunjukkan dengan aksi unjuk rasa penyampaian aspirasi dan pemasangan spanduk menolak tambang di dekat lokasi penambangan.
Penambangan pasir pantai yang diduga ilegal masih terjadi di pesisir selatan Bantul. Bila tidak segera ditindak tegas, dikhawatirkan lingkungan dan habitat asli penyu akan rusak.
Tim gabungan yang terdiri dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO), Satpol-PP DIY, Satpol-PP Kabupaten Kulonprogo, Polda DIY, Polres Kulonprogo, Polisi Militer, menertibkan usaha tambang di sepanjang Sungai Progo yang tidak mengantongi izin pada Selasa (6/4/2021).