Beberapa hari terakhir, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan sejumlah partai politi. Pengamat Politik Karyono Wibowo menilai manuver Prabowo membangun komunikasi dengan sejumlah partai pengusung Jokowi-Ma'ruf tidak disukai oleh sejumlah partai di dalam koalisi.
Politisi Partai Keadilan Sosial (PKS) Mardani Ali Sera menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak lagi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melihat rekam jejak calon -calon menteri kabinet di periode keduanya.
Susunan Kabinet JOkowi-Ma'ruf Amin masih menjadi teka-teki. Wakil Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung tidak mempermasalahkan apabila Partai Gerindra pada akhirnya merapat ke koalisi pemerintah dan masuk dalam jajaran kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin.
Tanda-tanda merapatnya partai pengusung Prabowo Subianto ke Joko Widodo yang memenangkan kontestasi pemilihan presiden 2019 mulai terlihat.
Beberapa pos kementerian dianggap perlu memiliki jabatan wakil menteri.
Dua putra terbaik Kalimantan Barat, yakni Oesman Sapta Odang (OSO) dan Cornelis dinilai layak masuk kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Sebelumnya, Presiden telah menerima kunjungan dari Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Masa kerja Kabinet Joko Widodo - Jusuf Kalla atau Jokowi-JK periode pertama tinggal menghitung hari. Pada periode kedua nanti Jokowi akan memulai pemerintahan dengan jajaran menteri kabinet yang baru.
Presiden RI Joko Widodo diaharapkan dapat menunjuk orang-orang yang mempunyai rekam jejak bagus untuk mengisi posisi menteri dalam periode kedua pemerintahannya. Harapan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif.
Susunan kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin periode 2019-2024 masih menjadi teka-teki. Politikus PDI Perjuangan, Kapitra Ampera, tak masalah jika Partai Gerindra nantinya mendapatkan jatah 3 menteri. Ia menilai hal itu masuk akal.
