Presiden RI Joko Widodo diaharapkan dapat menunjuk orang-orang yang mempunyai rekam jejak bagus untuk mengisi posisi menteri dalam periode kedua pemerintahannya. Harapan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif.
Susunan kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin periode 2019-2024 masih menjadi teka-teki. Politikus PDI Perjuangan, Kapitra Ampera, tak masalah jika Partai Gerindra nantinya mendapatkan jatah 3 menteri. Ia menilai hal itu masuk akal.
Meski belum dipastikan bakal dapat jatah atau tidak, Partai Demokrat blak-blakan soal siapa sosok yang bakal diusung apabila mereka diajak bergabung sekaligus diberi tempat mengisi salah satu kursi menteri di kabinet pemerintahan Jokowi - Maruf Amin.
Joko Widodo dan Maruf Amin akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta. Mantan rival di Pemilu, Prabowo Subianto memastikan diri bakal hadir dalam pelantikan tersebut.
Anggota Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq mengatakan Partai Gerindra dan Partai Demokrat harus memiliki visi yang sama dengan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin apabila bergabung di kabinet.
Hari ini, Jumat (11/10/2019), Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Sebelumnya, presiden bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (10/10/2019).
Presiden Joko Widodo menyatakan formasi kabinet 2019-2024 selesai disusun tetapi masih memiliki kemungkinan untuk dirombak.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, berdalih jika Gerindra meminta posisi menteri, hal itu tidaklah memalukan karena merupakan bentuk kontribusi membangun negara.
Tanggal 17 Oktober menjadi penentu bagi Partai Gerindra untuk memutuskan apakah akan bergabung dengan pemerintah atau menjadi oposisi.
"Jadi menteri koordinator [menko] itu kadang harus bisa keras, kadang harus bisa menahan diri, kadang harus bisa menginjak kaki, tapi enggak pernah menginjak kepala," ujarnya dalam keynote speech peluncuran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Rabu (9/10/2019).
