Jatah menteri untuk partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada kabinet Jokowi-Maruf Amin harus lebih banyak. Hal tersebut disampaikan Politikus Nasdem Teuku Taufiqulhadi.
Pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin sampai saat ini belum ketok palu soal siapa saja yang masuk dalam kabinetnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan komposisi kabinet baru pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sedikitnya harus terbagi rata dari kalangan partai pendukung dan profesional, sehingga dapat mengakomodasi keinginan politis koalisi sekaligus menyediakan ahli di pemerintahan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didatangi Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/7/2019). Mereka memberikan ucapan selamat langsung ke Jokowi yang terpilih kembali sebagai Presiden pereiode 2019 - 2024 bersama Wapres Maruf Amin.
Wacana kabinet Presiden Terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin mulai berembus seiring semakin dekatnya dengan pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.
Pertemuan atau rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dengan Jokowi masih menjadi wacana. Partai Gerindra menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan bertujuan untuk bagi-bagi jatah kursi. Melainkan untuk kepentingan nasional bukan penguasa.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberi isyarat perpisahan kepada jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam pidatonya di Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kemenkumham, Ballroom Hotel Sultan, Senin (1/7/2019).
Kuasa hukum Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, bersama Tim Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Bogor, Jawa Barat, Senin (1/7/2019) malam.
Popularitas para menteri di jajaran kabinet Jokowi-JK dianalisis oleh Central for Digital Society (CfDS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM).
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih menunggu sikap Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) soal posisi menteri dalam kabinet untuk pemerintahan lima tahun mendatang.
