Ini yang Harus Dimiliki Kabinet Pemerintahan Jokowi
Kabinet pemerintahan baru ke depan dinilai harus memiliki sejumlah kriteria khusus.
Kabinet pemerintahan baru ke depan dinilai harus memiliki sejumlah kriteria khusus.
Lukman Hakim Saifuddin yang saat ini menjadi Menteri Agama tidak diajukan oleh partainya untuk menjadi menteri pada kabinet Jokowi jilid 2. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sudah pernah merasakan duduk di kursi eksekutif. Kini, ia pun merasa lebih tertarik menjabat di kursi legislatif yakni sebagai ketua MPR RI daripada menjadi salah seorang menteri pada kabinet pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.
Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi mendapat dukungan dari Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Hj Sitti Rohmi Djalilah untuk masuk dalam jajaran kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Presiden terpilih Joko Widodo disarankan memilih anak muda yang memiliki pengalaman sebagai menteri di kabinet mendatang. Saran tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik Dedi Kurnia Syah Putra.
Seluruh menteri Kabinet Kerja ikut Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019). Rapat tersebut dipimpin Presiden Joko Widodo.
Jelang pembentukan Kabinet Kerja Jilid II, Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Achmad Baidowi mengingatkan soal komitmen partai di koalisi pendukung Jokowi.
Enny berpandangan sosok kompeten tersebut bisa berasal dari kader partai politik maupun bukan. Namun, tambah dia, mengingat partai politik ramai mengincar pos menteri bidang ekonomi maka Jokowi tetap harus berpatokan pada keahlian.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menerima Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat jika akan bergabung ke dalam koalisi pendukung Jokowi - Maruf Amin.
Partai Golkar menginginkan pasangan Joko Widodo-Maruf Amin mendistribusikan kursi pemerintahan periode 2019-2024 secara proporsional berbasis kekuatan parlemen.