Joko Widodo dikabarkan mengumumkan susunan kabinet tak lama setelah dia dan KH Maruf Amin dilantik sebagai kepala negara pada 20 Oktober nanti.
Pemerintah dan Partai Gerindra menjalin komunikasi dan membicarakan tentang konsep memajukan negara. Pembicaraan itu terjadi setelah proses rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Partai Gerindra belum memutuskan untuk berkoalisi dengan kubu Joko Widodo (Jokowi) dalam pembentukan Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin akan dilantik pada 20 Oktober nanti. Prediksi dan harapan-harapan publik akan sosok menteri-menteri yang memiliki kapabilitas, akuntabilitas, dan intelektualitas untuk membangun Indonesia lima tahun ke depan, mulai marak.
Di tengah proses penggodokan nama menteri yang masuk kabinet Jokowi jilid II, Partai Gerindra tiba-tiba melempar isu meminta jatah menteri. Dia adalah Wakil Ketua Umum Arief Poyuono yang mengaku ingin tiga kursi.
Pada Minggu (20/10/2019) nanti, Pemerintahan Joko Widodo-KH Maruf Amin bakal resmi dilantik. Hingga saat ini, kabinet yang akan membantu mereka di pemerintahan dalam proses penyusunan.
Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa menegaskan kembali bahwa jatah menteri untuk partainya sepenuhnya wewenang Presiden.
Presiden Joko Widodo telah meminta para menteri untuk tidak mengambil langkah strategis yang memiliki dampak jangka panjang dalam 18 hari terakhir masa tugas Kabinet Kerja periode 2014-2019. Hal tersebut disampaikan olehSekretaris Kabinet Pramono Anung.
Presiden Joko Widodo perli mempertimbangkan sebelum menunjuk seseorang sebagai pembantunya di kabinet.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengundurkan diri sebagai menteri. Ia mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo karena akan dilantik sebagai anggota DPR periode 2019-2024.
