Presiden Joko Widodo didesak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menelusuri rekam jejak calon menteri di kabinetnya yang bafu nanti.
Menteri profesional dinilai tak hanya bisa didapat dari kalangan nonparpol.
Susunan kabinet dalam Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin masih tanda tanya. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak menyetujui adanya dikotomi antara menteri dari kalangan profesional dan kalangan partai politik.
Representasi daerah, khususnya dari Indonesia Timur harus mewarnai kabinet yang akan dibentuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hal tersebut disampaikan pengamat politik dari Universitas Khairun Ternate Nurdin Muhammad.
Presiden Joko Widodo berencana membentuk kementerian baru serta melebur kementerian yang sudah ada pada periode kedua pemerintahannya pada 2019-2024.
Presiden Jokowi mengakui sudah merampungkan susuna kabinet yang akan membantunya di pemerintahan 2019-2024.
Meski pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih hadil Pemilu 2019 masih lama, presiden terpilih, Joko Widodo mengaku sudah merampungkan penyusunan kabinet untuk membantu tugas-tugasnya dan wakil presiden terpilih Maruf Amin pada periode kepemimpinan 2019 – 2024.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan bahwa presiden semestinya memilih menteri yang tidak rangkap jabatan, di kabinet dan menjadi pengurus partai politik.
Presiden Joko Widodo tidak boleh tunduk pada tekanan partai politik dalam menyusun kabinet kerja lima tahun ke depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Mikhael Raja Muda Bataona.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri turut berkomentar terkait wacana menteri muda pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua. Analis Politik dari Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengapresiasi pernyataan Megawati tersebut.
