Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan bahwa presiden semestinya memilih menteri yang tidak rangkap jabatan, di kabinet dan menjadi pengurus partai politik.
Presiden Joko Widodo tidak boleh tunduk pada tekanan partai politik dalam menyusun kabinet kerja lima tahun ke depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Mikhael Raja Muda Bataona.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri turut berkomentar terkait wacana menteri muda pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua. Analis Politik dari Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengapresiasi pernyataan Megawati tersebut.
Pada zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari mengaku tak ada partai yang secara terbuka meminta jatah menteri di kabinet.
Bupati Puncak Willem Wandik menyampaikanPresiden Joko Widodo (Jokowi) diharap mengangkat minimal satu menteri dari wilayah timur Indonesia di kabinet barunya.
Dua posisi menteri dianggap layak didapat oleh PDIP.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengantongi nama-nama yang akan diusulkan menjadi menteri di Kabinet Jilid II Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan Megawati disebut telah mengantongi lebih dari sepuluh nama.
Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Tinggi akan usulkan dua nama pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) sebagai calon menteri agama (Menag) Republik Indonesia ke Presiden Joko Widodo. Dua nama tersebut yaitu Rektor UIN Sunan Kalijaga Jogja (Prof.Yudian Wahyudi) dan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Prof.Fauzul Iman).
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pandangannya soal wacana menteri muda dalam kabinet Joko Widodo periode kedua.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan wajar bila PDI Perjuangan menginginkan jatah menteri lebih banyak sebagai partai peraih suara terbanyak di legislatif.
