PDI Perjuangan (PDIP) tidak akan mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera memastikan kabinet pemerintahan periode 2019-2024. PDIP berdalih penyusunan kabinet ada prosedurnya.
Siapa menteri yang akan mengisi kabinet pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo jilid dua sangat ditunggu-tunggu publik.
Presiden Joko Widodo menyebutkan di periode keduanya akan ada perubahan kementerian, salah satunya ada menteri investasi.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengaku diberi tahu oleh Ketua Umum, Zulkifli Hasan, tentangposisi partai di pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Amien mengatakan PAN tidak akan ikut dalam koalisi pemerintah.
Beberapa sosok kandidat calon menteri mulai bermunculan untuk mengisi kabinet Joko Widodo jilid II. Presiden Joko Widodo sendiri memastikan bahwa susunan kabinetnya akan terdiri dari kader partai politik dan kalangan profesional.
Presiden Joko Widodo didesak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menelusuri rekam jejak calon menteri di kabinetnya yang bafu nanti.
Menteri profesional dinilai tak hanya bisa didapat dari kalangan nonparpol.
Susunan kabinet dalam Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin masih tanda tanya. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak menyetujui adanya dikotomi antara menteri dari kalangan profesional dan kalangan partai politik.
Representasi daerah, khususnya dari Indonesia Timur harus mewarnai kabinet yang akan dibentuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hal tersebut disampaikan pengamat politik dari Universitas Khairun Ternate Nurdin Muhammad.
Presiden Joko Widodo berencana membentuk kementerian baru serta melebur kementerian yang sudah ada pada periode kedua pemerintahannya pada 2019-2024.
