Data mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi dampak dari Covid-19 harus betul-betul akurat, serta warga yang terkena PHK tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Marwan Djafar.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah meminta kepada pengusaha agar tidak terjadi PHK dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19.
Pengusaha meminta pemerintah serius dalam mengatasi Covid-19. Apapun stimulus yang diberikan, jika penanganan wabah tidak diatasi serius dan berlangsung lama akan tetap sia-sia. Dampaknya, ekonomi akan semakin melemah, pekerja yang kehilangan pekerjaan pun semakin banyak.
PHK besar-besaran terjadi di Sukoharjo, Jawa Tengah.
Para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di wilayah DIY diberi kesempatan untuk mengikuti program Vokasi Indonesia Bekerja. Kegiatan ini diberikan untuk menunjang keahlian dan keterampilan para mantan pekerja.
Stasiun televisi swasta NET TV baru saja mengumumkan masa penyiaran program talkshow The Comment berakhir pada Kamis (15/8/2019).
Masyarakat dibuat kaget atas informasi yang beredar bahwa Net TV melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal pada pegawainya. Kabar tersebut pun menjadi trending nomor satu di Twitter.
