Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan kegiatan yang melibatkan massa banyak di setiap tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, harus dibatasi. Termasuk saat tahapan kampanye Pilkada 2020.
Seluruh kader Partai Gerindra wajib mendukung pemenangan pasangan calon yang diusung oleh partai dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Program penguatan ekonomi kaum difabel harus terus dilakukan. Pasalnya jumlah penyandang disabilitas di wilayah Sleman tercatat 5.535 orang dan sebagian besar didominasi tuna daksa.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul menggelar uji publik terkait Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2020, 25-27 September mendatang.
Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul bakal melakukan pencermatan terhadap hasil penetapan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) Pilkada yang ditetapkan oleh KPU. Selain itu, untuk meminimalisir terjadi masalah berkaitan dengan daftar pemilih juga membuka posko pengaduan di kantor panwascam yang tersebar di 18 kapanewon.
Jelang pelaksanaan Pilkada yang bakal dilaksanakan di tiga kabupaten di DIY, hak suara dari pasien Covid-19 juga tidak luput untuk diperhatikan. Oleh karena itu, KPU DIY mempersiapkan sejumlah mekanisme pemungutan suara bagi pasien positif maupun orang tanpa gejala (OTG) Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri.
Publik meminta agar Pilkada Serentak 2020 ditunda di tengah situasi pandemik COVID-19 dan pro dan kontra terkait diketatkan-nya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Tito Karnavian mengajak masyarakat mem-bully calon kepala daerah yang menciptakan keramaian di tengah pandemi Covid-19.
KPU Sleman menetapkan sebanyak 794.839 nama masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS) di Pilkada Sleman. Masyarakat diminta mencermati DPS yang akan diumumkan tersebut di masing-masing kalurahan.
Selain Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020, ada lima rancangan peraturan daerah (raperda) yang harus diselesaikan oleh DPRD Bantul dan Pemkab Bantul, menjelang cuti Bupati dan Wakil Bupati, 26 September mendatang dalam perhelatan Pilkada. Semua pekerjaan rumah yang belum diselesaikan itu, harus selesai akhir bulan ini.
