Bakal pasangan calon (bapaslon) dari jalur independen harus menyiapkan berkas dukungan cadangan untuk mengantisipasi adanya data yang tidak memenuhi persyaratan saat verifikasi faktual berlangsung. Jika tidak memenuhi persyaratan sebanyak 45.443 jiwa, maka bapaslon diharuskan memenuhi dua kali dari kekurangan.
Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) Bantul belum menyatakan sikap dukungan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul tertentu dalam Pilkada 2020. meski demikian, sejumlah laskar partai berlambang Kakbah itu sudah mendeklarasikan diri mendukung Suharsono-Totok Sudarto.
KPU Bantul membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang bertugas mencocokkan dan meneliti (coklit) daftar pemilih dalam Pilkada 2020. Pembentukan PPDP dimulai Rabu (24/6/2020) sampai dengan Selasa (14/7/2020).
Pelaksanaan verifikasi faktual berkas bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan mundur dari jadwal yang telah ditentukan. KPU Gunungkidul beralasan molornya jadwal karena masih menunggu distribusi alat pelindung diri (APD) kepada petugas PPS di tingkat kalurahan.
Anggota Bawaslu Gunungkidul, Tri Ismiyanto, terpilih sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Bawaslu Gunungkidul. Penunjukan ini dilakukan menyusul dicopotnya Is Sumarsono dari kursi Ketua Bawaslu karena tersandung masalah dalam seleksi staf kesekretariatan.
Partai Amanat Nasional (PAN) memastikan akan mengusung salah satu pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Bantul dalam Pilkada 9 Desember mendatang. Sikap untuk mengusung paslon tersebut akan disampaikan secara resmi pada awal Juli mendatang.
Mahfud MD meminta KPK ikut aktif mengawasi jalannya Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.
Bawaslu Gunungkidul akan melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi faktual oleh KPU terhadap bakal calon pasangan Pilkada 2020. Meski demikian pemantauan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh dan akan diambil pada wilayah yang dinilai rawan.
KPU Gunungkidul menambah 35 petugas untuk pelaksanaan verifikasi faktual yang dimulai Rabu (24/6/2020) atau hari ini hingga 12 Juli mendatang. Kebijakan menambah petugas tidak lepas adanya dua berkas bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan untuk maju dari jalur perseorangan.
Komisi Pemilihan Umum memastikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 berjalan sesuai prosedur protokol kesehatan penanganan pandemik Covid-19.
