KPU Gunungkidul terpaksa menyisir ulang (refocusing) anggaran untuk menutupi kekurangan biaya dalam pelaksanaan tahapan Pilkada 2020. Adanya pandemi Corona membuat anggaran pemilihan kepala daerah membengkak.
Pemerintah Kabupaten Bantul hanya sanggup menambah kekurangan anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) 2020 ini sebesar Rp2,5 miliar dari total kekurangan Rp10,7 miliar yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul.
Empat partai politik (parpol) pengusung Suharsono-Totok Sudarto memastikan diri bakal mendeklarasikan dukungannya jelang Pilkada Bantul, awal Juli mendatang.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY sedang mengajukan anggaran tambahan dari APBN dengan sejumlah penghematan dan penambahan kebutuhan pelaksanaan pilkada di masa pandemi Covid-19.
Pemerintah telah menetapkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan tetap berlangsung pada 9 Desember mendatang. Dengan sejumlah penghematan dan penambahan kebutuhan pelaksanaan pilkada di masa pandemi covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY tengah mengajukan anggaran tambahan dari APBN.
Jumlah calon pemilih dalam Pilkada 2020 berpotensi bertambah. Hal ini tidak lepas dari adanya kebijakan memundurkan jadwal pemungutan suara dari sebelumnya 23 September menjadi 9 Desember 2020.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul membutuhkan tambahan anggaran untuk penyelenggaraan pilkada sebesar Rp4,3 miliar. Anggaran ini rencananya digunakan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) guna pencegahan penyebaran Covid-19.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul memastikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) Bantul Desember mendatang membutuhkan alat pelindung diri (APD) dari tiap jenjang sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan untuk menghindari penularan Coronavirus Disease atau Covid-19.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman melakukan sejumlah penyesuaian tahapan dan program pemilihan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 berkaitan dengan adanya pandemi Covid-19. Tahapan akan berjalan kembali pertengahan bulan ini.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan pemungutan suara secara elektronik atau electronic voting pada Pilkada 2020 guna mengantisipasi meluasnya penyebaran Covid-19.
