Rencana Pemerintah untuk melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 6 Juni 2020 mendatang terlampau berani. Hal tersebut disampaikan Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Agustin Teras Narang.
Setelah menghentikan sementara tahapan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 menyusul penundaan pelaksanaan dari September menjadi Desember, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul, akan memulai melakukan tahapan pada Juni.
KPU Gunungkidul menunggu instruksi dari KPU RI berkaitan dengan dikeluarkannya Perppu tentang Penundaan Pilkada. Untuk saat ini masih dalam masa darurat Covid-19 sehingga kelanjutan tahapan masih terpengaruh dengan penyebaran pandemi.
Kesepakatan antara penyelenggara pemilu, pemerintah dan DPR untuk menyelenggarakan hari Pemilihan kepala daerah pada Desember 2020 harus dipertimbangkan lagi. Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin.
Pemkab Bantul memastikan hasil pemfokusan ulang anggaran untuk penanganan Covid-19 tak akan menyentuh dana untuk Pilkada Serentak. Hal itu dilakukan Pemkab untuk mengantisipasi jika pillkada benar-benar digelar tahun ini.
Partai politik yang tergabung dalam poros tengah memastikan keseriusannya dalam mengusung paket pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bantul dalam Pilkada 2020, bahkan mereka mengklaim akan mendeklarasikan pasangan calon itu pada awal Ramadan ini.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul, Bahron Rasyid, yang digadang-gadang menjadi salah satu bakal calon wakil bupati memutuskan mundur dari bursa pencalonan bakal calon wakil bupati.
Partai Gerindra mengklaim dapat tambahan dukungan dari Partai Golkar untuk mengusung Suharsono dan Totok Sudarto sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Bantul dalam Pilkada 2020 ini.
Partai Gerindra mengklaim dapat tambahan dukungan dari Partai Golkar untuk mengusung Suharsono dan Totok Sudarto sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Bantul dalam Pilkada 2020 ini.
Badan ad hoc pilkada yang terdiri dari Panwascam, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga Pengawas Pemilu Desa dinonaktifkan sementara waktu. Keputusan ini diambil sesuai dengan kebijakan penghentian tahapan dalam pilkada.
