Pemkab Sleman mendorong para remaja melakukan banyak kegiatan positif dan lebih kreatif. Hal ini dilakukan salah satunya untuk mencegah kekerasan jalanan atau klithih yang melibatkan remaja.
Untuk mencegah terjadinya kejahatan jalanan tanpa motif yang jelas alias klithih, Pemkab Sleman akan memaksimalkan Jaga Warga dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja di masing-masing dasa wisma. Selain itu, Pemkab juga akan memantau potensi terjadinya klitih melalui CCTV di semua ruas jalan.
Klithih adalah istilah yang dipakai warga Jogja untuk menyebut kekerasan jalanan oleh remaja. Sasaran kekerasan ini biasanya acak. Penyebab klithih, menurut sosiolog UGM, berasal dari berbagai faktor.
Aksi kekerasan jalanan atau lazim disebut klithih di DIY menjadi isu yang terus bergulir di tengah masyarakat. Organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) menyerukan klithih menjadi musuh bersama.
Pemuda belasan tahun jadi bulan-bulanan warga karena diduga berbuat klithih. Kejadian ini terjadi pada Minggu (2/1/2022) di Jalan Pangeran Diponegoro, tepatnya sebelah timur simpang tiga Jalan Bumijo.
Pemuda belasan tahun, ATU, jadi bulan-bulanan warga karena diduga berbuat klithih. Kejadian ini terjadi pada Minggu (2/1/2022) di Jalan Pangeran Diponegoro, tepatnya sebelah timur simpang tiga Jalan Bumijo.
Maraknya kejadian klithih di DIY bisa jadi berasal dari internal keluarga yang berperan kurang maksimal. Menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) DIY, Hilmy Muhammad, permasalahan ini bisa berawal dari hubungan keluarga yang kurang harmonis, atau orang tua yang belum bisa menjadi tauladan yang baik.
Sebuah baliho iklan wisata aman Kota Solo yang dipasang di Jogja viral di media sosial. Sebab, baliho tersebut muncul saat Twitter tengah riuh dengan tanda pagar (tagar) Jogja Darurat Klithih.
Sekelompok orang yang menamakan diri Garda Ummat menggelar aksi damai bertajuk Aksi Warga Jogja Lawan Klitih di kawasan Titik Nol Kilometer, Senin (3/1/2022) siang. Mereka menyerukan penindakan dan pencegahan klithih karena dinilai sudah sangat meresahkan warga Jogja.
Fraksi Partai Gerindra DPRD DIY mengusulkan ke Pemda DIY agar pemerintah menanggung biaya korban aksi kekerasan jalanan atau klithih yang marak terjadi di wilayah DIY. Usulan itu sebagai bentuk perhatian terhadap para korban yang seringkali tiba-tiba menjadi korban tanpa mengetahui duduk perkara.
