Ratusan warga negara asing (WNA) masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 dan sampai sekarang persoalan ini belum juga dituntaskan.
IPW kemudian meminta pada jajaran kepolisian untuk merapatkan barisan dan melakukan deteksi dini serta melakukan antisipasi pada kelompok kelompok radikal dan eks teroris yang diduga mendapat ruang gerak selama proses pemilu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul telah mencoret 8 Warga negara Asing (WNA) dari DPT. Kedelapan WNA tersebut tersebar di empat orang Kecamatan Banguntapan, tiga orang di Kasihan, dan satu orang di Kretek.
Kabupaten Bantul terpilih menjadi tuan rumah simulasi pemungutan serta perhitungan suara yang akan dilakukan pada Sabtu (9/3/2019) yang akan datang. Sebelumnya simulasi ini sudah dilakulakan di Banten dan Jawa Barat.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengajak masyarakat untuk menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Pemilu dinilai sebagai puncak indikator kualitas penyelenggaraan demokrasi lndonesia sesuai dengan asas Pemilihan Umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta bermartabat.
Komisi Pemilihan Umum RI menyatakan jajarannya di daerah telah mencoret atau menghapus 101 nama warga negara asing (WNA) pemilik KTP elektronik dari daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.
Sebanyak delapan warga negara asing (WNA) yang tinggal di Bantul masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2019. Temuan tersebut berdasarkan hasil penelusuran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul.
Ratusan Laskar Harokah Islamiyah (HI) DIY mengajak masyarakat untuk melaksanakan Pemilu 2019 secara aman dan damai. Masyarakat juga diminta untuk menyaring setiap informasi yang diterima agar tidak termakan informasi hoaks.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman menemukan ada 32 nama terindikasi Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Sleman yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi meminta kepada peserta kampanye untuk mematuhi aturan dan kesepakatan tidak tertulis, perihal titik dan zona kampanye. Hal itu, bertujuan untuk mencegah konflik terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2019.
