Rendahnya sumbangan dana publik terhadap partai politik yang disertai cakupan wilayah kampanye yang luas membuat pemilu di Indonesia menjadi berbiaya mahal.
Berkas kasus dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan tim sukses calon anggota DPD RI Hilmy Muhammad sudah dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Bantul.
Teka-teki tentang pilihan politik Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi alias TGB mulai terjawab. Ia dikabarkan resmi menjadi kader Partai Golkar. Padahal, sebelumnya, TGB telah diklaim bergabung dengan Partai NasDem .
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul turut mengecek dan membuktikan kekuatan kotak suara berbahan dupleks atau karton lapis dua kedap air di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul menyiapkan kotak suara dan bilik suara cadangan. Pasalnya kedua jenis logistik Pemilu 2019 yang terbuat dari karton dupleks tersebut rawan rusak.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kena tegur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena aksi gestur salam dua jari ditunjukkannya saat Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12/2018). Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono pun angkat bicara.
Komisi Pemilihan Umum RI menyatakan kesiapannya menyelenggarakan Pemilu serentak 2019 hingga saat ini sudah mencapai 80-90%.
Pada Pemilu 2019, seluruh TPS di Indonesia tidak lagi memakai kotak suara dari bahan alumunium, tetapi dupleks atau karton lapis dua kedap air. Jumlah kotak suara dupleks se-DIY sebanyak 59.813 kotak. KPU sudah menyiapkan bermacam cara untuk menjamin keamanan.
Pemilihan Umum akan digelar 2019. Proses penyelenggaraan pemilu dianggap baik jika salah satunya proses penghitungan suara berjalan tanpa hambatan. Ketika bermasalah atau menguntungkan pihak lain, Joko Widodo sebagai calon presiden petahana diyakini kena tuduh.
Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, suhu politik semakin panas. Presiden Joko Widodo menyebutkan tata krama dalam berpolitik harus dikedepankan, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
