Pernyataan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menjadi sorotan. Ia kembali mengejek media massa di Indonesia, terkait perbedaan penyebutan jumlah peserta Reuni Akbar 212 di Monas, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Semakin mendekati pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan pernyataan untuk menggunakan kotak suara Pemilu 2019 dari bahan kardus. Keputusan ini menuai kontroversi di publik.
Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 berbagai fenomena muncul di masyarakat. Salah satunya fenomena mistis.
Tim sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan data pemilih ganda. Komisioner KPU RI Viryan Azis memastikan, 1,6 juta data pemilih berpotensi ganda yang dilaporkan tersebut sudah berhasil di analisis. Hasilnya 1 juta data tersebut bukan data ganda.
Kasus perusakan bendera dan atribut Partai Demokrat membuat para petingginya berang. Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan bertolak ke Riau, Minggu (16/12/2-18), untuk menginvestigasi perusakan bendera dan atribut Partai Demokrat di sana.
Insiden terjadi saat kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Provinsi Riau Sabtu (15/12/2018). Atribut Partai Demokrat dirusak. Polri menyatakan telah menangkap seorang terduga perusak atribut tersebut.
Pelantikan pengurus DPC Partai Demokrat se-Provinsi Riau diwarnai insiden. Istri Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono menangis saat hadir pada kegiatan tersebut.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sleman memprioritaskan penertiban spanduk dan reklame yang melintang jalan. Spanduk dan reklame yang dipasang melintang di jalan sangat berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama saat turun hujan.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulonprogo menurunkan 455 alat peraga kampanye (APK), Kamis (13/12/2018). Sebanyak 355 di antaranya merupakan pelanggaran dalam tata cara pemasangan APK.
Kasus kriminal seperti kartu tanda penduduk yang sengaja dibuang oleh oknum dan penjualan ilegal tidak akan memengaruhi daftar pemilih tetap. Hal itu ditegaskan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz.
