Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 telah dilaksanakan sejak Jumat 14 Juni hingga 21 Juni. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai sidang tersebut seolah-olah sebagai panggung politik belaka.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengharapkan adanya rekonsiliasi sosial di kalangan masyarakat setelah putusan hasil sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK) diumumkan.
Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019, Ketua DPP Partai Gerindra Sodiq Mujahid meminta kepada para pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berdoa di masjid masing-masing dan tidak perlu turun ke jalan.
Sidang pleno pengucapan putusan atas sengketa Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi akan digelar pada Kamis (27/6/2019).
Pembakar surat suara di TPS 9, Dusun Jaranmati II, Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, divonis dua bulan penjara di Pengadilan Negeri (PN) Wonosari pada Senin (24/6/2019).
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto percaya bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengeluarkan putusan yang adil bagi para pihak yang berperkara di sengketa Pilpres 2019.
Kubu capres Joko Widodo menilai, paslon 02 Prabowo-Sandiaga Uno selama ini diberi janji manis oleh tim suksesnya.
Tenggat terakhir sidang pengucapan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 berdasarkan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum adalah pada 28 Juni 2019. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) mengagendakan lebih cepat satu hari dari batas waktu tersebut.
Masyarakat diimbau untuk tidak turun ke jalan pascapengumuman keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan sidang sengketa pemilihan presiden.
Kubu capres Prabowo Subianto memprotes pelarangan aksi demonstrasi saat sidang putusan sengketa pilpres.
