Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melalui kuasa hukumnya mempermasalahkan calon wakil presiden KH Maruf Amin yang masih menjabat di dua anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah bertemu Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri. Namun, belum ada pembahasan tentang koalisi baru
Hasil sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum RI mendalilkan Panitia Pemilihan Luar Negeri di Kuala Lumpur, Malaysia, tidak bekerja secara efektif, transparan dan profesional.
Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi meregistrasi permohonan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan oleh pasangan Capres-Cawapres, Prabowo Subiyanto - Sandiaga Uno.
Peneliti politik menilai gugatan Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait sengketa Pemilu Presiden ke Mahkamah Konstitusi sudah salah alamat sejak awal.
Rekonsiliasi pascapilpres dinilai akan lebih mudah dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyelesaikan proses persidangan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Pendapat itu diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Situasi politik dinilai mulai mencair dengan adanya pertemuan putra Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Mantan Presiden Megawati dan keluarganya. Pertemuan ini diyakini dapat menyejukkan suasana politik nasional.
Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi dalam tambahan materi gugatan ke Mahkamah Konstitusi mempersoalkan posisi Cawapres RI nomor urut 01 Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di Perusahaan BUMN.
Hal itu diungkap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menurutnya, kepala dan aparat desa terfragmentasi dan mengakibatkan munculnya banyak organisasi yang menaungi mereka.
Kunjungan Sandi ke Negeri Paman Sam tersebut tak lain untuk berlibur dan merayakan Hari Raya Idulfitri dengan anak dan istrinya
