Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan saat ini lokasi di sekitar Mahkamah Konstitusi, Jakarta menjadi salah satu prioritas utama pengamanan aparat.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menolak laporan dugaan pelanggaran adminitrasi pemilu terkait dengan kesalahan input data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU RI yang diajukan oleh Tim Relawan IT BPN Dian Islamiati Fatwa.
Hasil penghitungan suara yang diperoleh PKB pada Pemilu 2019 dilaporkan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) oleh Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah.
Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto masih terus diupayakan meskipun kondisi saat ini sudah lebih kondusif dan tenang. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Pernyataan Amin Rais bahwa gugatan BPN Prabowo-Sandi ke MK karena terpaksa, membuktikan bahwa BPN tidak memiliki bukti yang cukup tentang kecurangan dalam Pemilu 2019. Hal itu diungkapkan Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang.
Pemilu 2019 sudah dilaksanakan namun hasilnya belum diputuskan karena masih ada gugatan sengketa. Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno resmi mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) jelang dimulainya proses sengketa pemilu 2019.
Ketua Dewan Pembina Relawan Pendukung Jokowi-Ma'ruf, Bravo 5 Luhut Binsar Panjaitan menilai langkah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusional sudah bagus.
Gugatan itu didasari atas adanya dugaan masalah pada hasil suara yang ia peroleh di 25 tempat pemungutan suara (TPS) di Kulonprogo.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid Tanthowi mengungkapkan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Pemilu 2019 lebih sedikit bila dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pramono menyebut berdasar data permohonan sengketa hasil Pemilu 2019 yang telah diterima Mahkamah Konstitusi (MK) per 24 Mei 2019 tercatat 325 permohonan.
