Perkembangan dunia blockchain dan cryptocurrency melahirkan inovasi baru yang berujung pembuatan token untuk menjalankan ekosistem blockchain. Sekelompok programmer open source baru-baru ini menciptakan 'token cebong' yang bernama TadpoleFinance.
Industri teknologi finansial (tekfin) peer-to-peer atau P2P lending mencatatkan tingkat pinjaman macet atau non-performing loan tertinggi pada masa pandemi virus Corona, yakni 4,22%.
Teknologi finansial ikut ambil bagian dalam membantu meringankan beban rakyat selama pandemi Corona ini. Penyaluran insentif sebesar Rp600.000 setiap bulan kepada peserta program kartu prakerja melalui platform pembayaran digital tidak memungut fee maupun bunga.
Beberapa perusahan rintisan berbasis teknologi finansial (tekfin) melihat segmen Ibu Rumah Tangga (IRT) begitu potensial.
Awal 2020, satuan tugas waspada investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menemukan 120 entitas layanan teknologi finansial (tekfin) peer to peer (p2p) lending ilegal yang tidak terdaftar. OJK pun mengeluarkan berbagai peraturan yang terkait dengan mitigasi risiko, salah satunya adalah pengadaan tanda tangan elektronik bagi perusahaan tekfin p2p lending .
Industri peer-to-peer (P2P) lending mencatatkan jumlah penyelenggara terdaftar mencapai 164 perusahaan hingga 31 Desember 2019. Berdasarkan ikhtisar Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai akumulasi pembiayaan P2P lending dari 164 penyelenggara mencapai Rp74,54 triliun per November 2019, tumbuh 228,88% (year to date/ytd) dibandingkan Desember 2018 senilai Rp22,67 triliun.
Satgas Waspada Investasi (SWI) hingga akhir November kembali menemukan 125 entitas yang melakukan kegiatan fintech peer to peer lending ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Kendati demikian, Satgas Waspada Investasi Daerah Otoritas Jasa Keuangan (SWID OJK) DIY sejauh ini belum pernah menangani permasalahan teknologi finansial (tekfin) ilegal ataupun investasi bodong.
Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi hingga akhir November kembali menemukan 125 entitas yang melakukan kegiatan fintech peer to peer lending ilegal yang tidak terdaftar di OJK.
Otoritas Jasa Keuangan mulai menerapkan Supervisory Technology (supTech) untuk mengembangkan ekosistem perusahaan teknologi finansial (tekfin) yang masuk dalam ranah Inovasi Keuangan Digital (IKD). SupTech nantinya menjadi alat pemantauan terhadap Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK.
Satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 140 entitas yang melakukan kegiatan usaha teknologi finansial (tekfin) peer to peer lending tetapi tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
