Mulai 2021, Pemerintah akan mulai menerapkan Undang-Undang Bea Meterai yang baru. UU itu meyebutkan soal tarif materai yang dinaikkan, serta pengenaan meterai juga berlaku bagi dokumen elektronik.
Pemkab Gunungkidul memutuskan untuk memperpanjang jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari September sampai akhir November. Kebijakan itu diambil sebagai bentuk keringanan atas terjadinya pandemic Covid-19 yang sampai saat ini masih berlangsung.
Merespons kondisi pandemi yang hingga kini masih melemahkan ekonomi masyarakat, Pemda DIY kembali menghapus sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga 31 Desember mendatang.
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo telah menunjuk dua belas perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia.
Pandemi Covid-19 membuat situasi perekonomian menjadi tak pasti. Target penerimaan pajak untuk 2021 pun terpaksa diturunkan.
Rokok-rokok ilegal dengan cukai palsu banyak beredar di pasaran. Jumlahnya tak terkendali. Hal ini mengganggu penerimaan negara.
Saat ini masyarakat diberi kemudahan dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Masyarakat tidak perlu lagi mengantre lama di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) tetapi cukup mengaksesnya melalui daring atau online.
Pemerintah Kabupaten Bantul menyatakan capaian Pajak Bumi dan Bangunan Peedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sampai 31 Agustus Rp40,6 miliar. Capaian ini melebihi 50% dari nilai pokok ketetapan pajak tahun ini Rp70,9 miliar.
Wajib pajak badan perusahaan terbuka bisa mengajukan pengurangan PPh badan, namun ada kriteria dan syarat berlapis yang wajib dipenuhi.
Badan Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta hingga akhir Agustus menerima permohonan keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang diajukan oleh lebih dari 11.000 wajib pajak.
