Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan hingga Kamis, 15 Maret 2019, sebanyak enam perusahaan telah mengajukan permohonan fasilitas libur pajak (tax holiday). Pengajuan tersebut disampaikan melalui layanan online single submission (OSS).
Kantor Pelayanan Pajak Bea Cukai Yogyakarta menargetkan penerimaan cukai dari vape pada 2019 ini naik hingga empat kali lipat dibandingkan tahun lalu. Jika Oktober hingga Desember 2018 lalu ditargetkan Rp350 juta dari cukai vape, maka kali ini target dinaikkan menjadi Rp1,4 miliar.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY melaksanakan acara Spectaxcular 2019 secara serentak pada Minggu (3/3) di Jl. Ipda Tut Harsono. Kegiatan serentak di seluruh Indonesia ini merupakan sarana penyebaran informasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pelaporan SPT secara elektronik melalui e-Filing dan pembayaran secara elektronik melalui e-Billing.
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo menargetkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di tahun ini sebanyak Rp20,7 miliar.
Pemkab Gunungkidul menargetkan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan Perdesaan (PBB-P2) tahun ini sebesar Rp24,1 miliar. Guna mencapai target ini selain melakukan jemput bola pemerintah bakal memperluas jaringan pembayaran.
Dalam debat kedua Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019, Minggu (17/2/2019) malam, Joko Widodo menyindir kepemilikan lahan Prabowo Subianto di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare dan di Aceh 120 ribu hektare.
Peran petugas pendata retribusi mineral bukan logam dan batuan (MBLB) untuk menarik retribusi sesuai muatan truk dari penambang bakal dioptimalkan demi capaian target pendapatan MBLB Rp14 miliar.
Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kulonprogo menggencarkan sistem jemput bola untuk mengejar para penunggak pajak agar segera memenuhi kewajibannya. Penyebabnya, sebanyak 13.000 wajib pajak kendaraan bermotor yang tersebar di seluruh kecamatan berpotensi menunggak.
Pemerintah Kabupaten Bantul menyatakan tidak ada rencana pemutihan atau penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2). Dengan demikian upaya penagihan tetap dilakukan.
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul awal tahun ini sudah menerbitkan sekitar 625.000 surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT). Nilai dari SPPT tersebut setara dengan Rp71 miliar, tetapi target pendapatan dari pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun ini hanya dipatok sekitar Rp49 miliar.
