Petisi tolak kenaikan PPN menjadi 12% mendapatkan dukungan besar dari masyarakat seiring terus bertambahnya jumlah orang yang menandatangani tuntutan tersebut.
Ekonom menilai kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% lebih banyak mudarat ketimbang maslahatnya untuk perekonomian.
Harga produk elektronik, khususnya pada produk alat rumah tangga diprediksi naik seiring dengan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%.
Harianjogja.com, JOGJA—Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY mencatat belanja APBN di DIY per Oktober 2024 mencapai Rp19,18 triliun atau 75,65%
Efek domino dikhawatirkan muncul akibat kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.
Masyarakat diminta menunggu kepastian resmi dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait dengan pemberlakuan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).
Angkanya mencapai 120,24% atau setara dengan Rp7,8 miliar dari target yang ditetapkan yaitu Rp 6,5 miliar.
Pemerintah bakal menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2025 mendatang.
Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas meminta penjatab Gubernur Jawa Tengah dan Pemkab Boyolali untuk menyelesaikan persoalan pajak yang dialami UD
Tarif PPN yang berlaku saat ini termasuk dalam kategori yang tidak rendah, jika dibanding dengan tarif yang berlaku di beberapa negara tetangga.
