Investigasi global besar-besaran telah mengungkap hubungan antara para pemimpin dunia dengan kekayaan offshore atau perusahaan cangkang yang bernilai triliunan dolar.
Tingkat kepatuhan warga membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan di Gunungkidul terhitung tinggi. Hal ini terlihat dari capaian pajak hingga jatuh tempo per 30 September lalu.
Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menambahkan satu lapisan tarif untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dengan penghasilan menengah ke atas yaknisemakin memperluas tarif progresif di PPh, sehingga semakin tinggi penghasilan, semakin besar pajak yang dikenakan.
Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Sleman masih meleset dari target. Terhitung hingga akhir September lalu, capaian PAD sebesar Rp557,9 miliar (75,13%) dari target Rp742,5 miliar. Pelonggaran PPKM saat ini diharapkan menjadi momentum untuk kebangkitan perekonomian masyarakat.
Akademisi hingga pelaku usaha menyorot kebijakan perpajakan nasional di era pandemi Covid-19 dalam National Conference on Accounting and Finance (NCAF) dengan tema Strategi dan Kebijakan Perpajakan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, pada 29-30 September 2021.
RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah.
Tarif PPN sebesar 12 persen akan diberlakukan paling lambat mulai 1 Januari 2025. Disebutkan juga tarif PPN tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja menyatakan kondisi pandemi yang berkepanjangan berdampak cukup signifikan terhadap realisasi pendapatan asli daerah (PAD). Sampai dengan 23 September lalu, dari target PAD sebanyak Rp374,5 miliar baru terealisasi Rp208.4 miliar atau berjumlah 55,67 persen.
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyatakan perseroan akan menaati semua keputusan hukum yang berlaku terkait perkara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) penjualan gas bumi ke konsumen periode penjualan tahun 2012-2013.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mengingatkan masyarakat, khususnya wajib pajak untuk segera membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB). Jatuh tempo pembayaran PBB pada 30 September 2021. Pembayaran setelah tanggal tersebut akan terkena sanksi denda.
