Adanya insentif PPh yang berlaku umum untuk semua WP dapat mengakibatkan WP badan yang telah memperoleh insentif PPh yang berlaku khusus untuk sektor industri tertentu juga ikut menikmati insentif PPh umum tersebut, sehingga terjadi pemanfaatan konsesi pajak yang eksesif.
Hal ini seiring dengan adanya penerapan solusi berbasis konsensus yang telah disepakati oleh 132 dari 139 negara atau yurisdiksi anggota OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menegaskan komitmen terkait dengan transformasi digital yang tengah berjalan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari reformasi perpajakan.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan alasan di balik niat pemerintah memasukkan 11 jenis sembako yang sebelumnya bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi objek pungutan.
Pemda DIY masih mengkaji kemungkinan memperpanjang penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB). Sekedar diketahui pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan awal 2021 akan berakhir pada 30 Juni ini.
Sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport milik seorang pengusaha ponsel berinisial SD disita oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) DIY.
Mahkamah Agung Republik Indonesia memutus bersalah seorang pengusaha perdagangan ponsel bernama Albert Joseph Winata alias Koh Albert. Dia diputus bersalah atas kasus pidana pajak.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkotaan dan Pedesaan. Guna memaksimalkan potensi ini diberikan stimulan berupa penghargaan bagi lurah maupun panewu yang melunasi pajak lebih cepat.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menanggapi sejumlah isu yang tengah berkembang, mulai dari pengembangan akuakultur, rencana penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako premium, hingga ekspor produk perikanan.
Alasan di balik dukungan terhadap langkah dari pemerintah tersebut adalah karena UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah harus direvisi agar kebijakan yang baru dapat mengakomodasi berbagai perubahan di pemerintahan daerah.
