Pemerintah mengajukan revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Salah satu isi dalam perubahan itu adalah ketentuan untuk menghapus pengecualian 11 kelompok sembako menjadi barang kena pajak
Wacana pengenaan PPN sembako dan jasa pendidikan akan berdampak langsung terhadap masyarakat secara umum, khususnya masyarakat kecil.
Beras basmati, beras shirataki, daging kobe dan wagyu, menurut Sri Mulyani, adalah bahan pangan yang akan menjadi sasaran pengenaan PPN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani berbelanja di Pasar Santa di Kebayoran, Jakarta, Selasa (15/6/2021). Ia berbelanja sayur-sayur dan buah Indonesia segar dan bumbu-bumbuan, sembari berbincang dengan beberapa pedagang di pasar tersebut.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani blusukan ke Pasar Santa sekaligus klarifikasi isu pajak sembako kepada pedagang. Apa katanya?
Diskon PPnBM nol persen yang semula hanya berlaku Maret - Mei 2021 akan kembali bergulir hingga Agustus.
Saat ini, otoritas fiskal mulai menyiapkan aturan teknis dari UU No. 2/2020, terutama yang terkait dengan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan digital yang meraup pendapatan di Indonesia, meski tidak berkantor di Tanah Air.
Dengan pertimbangan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, maka pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa diskon PPnBM sebesar 100 persen.
Berdasarkan surat elektronik (surel) yang dikirim untuk para wajib pajak, Minggu (13/6/2021), DJP menyampaikan bahwa berita yang beredar akhir-akhir ini berkaitan dengan pengenaan PPN sembako dan jasa pendidikan.
Melalui akun Instagram @ditjenpajakri, Ditjen Pajak menjelaskan pengecualian dan fasilitas PPN yang diberikan saat ini tidak mempertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yang mengonsumsi, sehingga menciptakan distorsi.
