OJK DIY bekerjasama dengan Pawiyatan Pamong menyelenggarakan kegiatan edukasi dengan tema Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa bagi Kepala Desa/Lurah di Wilayah DIY di Sahid Jaya Hotel & Convention, Rabu (1/8/2018).
Awalnya silpa Pemkot hanya sebesar Rp65 miliar, namun membengkak menjadi Rp254 miliar. Lonjakan sebesar Rp189 miliar itu menjadi bukti perencanaan dan penyerapan program Pemkot yang tidak matang
Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY memberikan beberapa saran dan pendapat terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY tahun anggaran 2017.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DIY tahun anggaran 2017.
Menyambut Ramadan dan Lebaran, Bank Indonesia dan perbankan DIY menyiapkan Rp7,9 triliun uang kartal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang pecahan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) DIY menggandeng sedikitnya 40 bank dengan jumlah 66 lokasi layanan kas yang ada diseluruh DIY.
Salah satu faktor naiknya penyerapan APBD Pemkot Jogja lantaran penerapan kebijakan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP).Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja Kadri Renggono mengatakan pemberian TPP didasarkan pada penilaian pegawai yang meliputi tingkat kehadiran dengan bobot 60%, penilaian pegawai memiliki bobot 20%, dan capaian kinerja organisasi memiliki bobot 20%.
Penyerapan anggaran belanja langsung Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja baru mencapai 12,17%. Dari total belanja langsung sebesar Rp940 miliar tahun ini, selama Januari-Maret baru terserap Rp104,5 M.
