Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PMD Dalduk dan KB) Kulonprogo menyosialisasikan perubahan mekanisme pengelolaan keuangan desa.
Besaran pengeluaran warga Kulonprogo untuk komoditas pulsa dan rokok, nyaris menyamai biaya infrastruktur.
Desa harus jadi pionir terciptanya good governance. Sistem pemerintahan desa yang profesional, akuntabel dan transparan bisa jadi acuan jalan dan tidaknya manajemen pemerintahan di tingkatan yang lebih atas.
Pemkab Bantul menyatakan siap meladeni upaya hukum yang dilakukan Idham Samawi terkait dengan kasus sengketa dana hibah Persiba Bantul sebesar Rp11,6 miliar. Saat ini Pemkab masih menunggu tembusan memori banding Idham dari Pengadilan Negeri Bantul.
Otoritas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY menekankan pentingnya sebuah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan daerah diketahui publik secara luas. Media massa berperan strategis menyebarkan laporan keuangan negara tersebut.
Tercatat hingga saat ini dari 144 desa di Gunungkidul, baru 50 desa yang warganya telah melunasi PBB.
Agar bisa bersaing dengan pasar modern yang kian menjamur, pasar tradisional harus buka setiap hari.
Defisit APBD Provinsi Riau mencapai angka fantastis hingga Rp1 triliun.
OJK DIY bekerjasama dengan Pawiyatan Pamong menyelenggarakan kegiatan edukasi dengan tema Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa bagi Kepala Desa/Lurah di Wilayah DIY di Sahid Jaya Hotel & Convention, Rabu (1/8/2018).
Awalnya silpa Pemkot hanya sebesar Rp65 miliar, namun membengkak menjadi Rp254 miliar. Lonjakan sebesar Rp189 miliar itu menjadi bukti perencanaan dan penyerapan program Pemkot yang tidak matang
