Tag: keuangan daerah

Dana Kesehatan di Sleman Diperiksa BPK

Purnatugas, Total Pesangon Anggota DPRD Bantul Capai Rp430 Juta

Semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul periode 2014-2019 bakal menerima uang jasa pengabdian atau pesangon dengan total sebesar sekitar Rp430 juta.

Belanja Seragam untuk Anggota Dewan Baru, Segini Anggaran yang Disiapkan

DPRD Kabupaten Sleman menganggarkan Rp 260 juta untuk pengadaan baju dinas anggota DPRD terpilih periode 2019-2024. Nantinya, setiap orang anggota Dewan akan menerima empat seragam.

Kalau Mau Pendapatan DIY Meningkat, Ini Saran KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Optimalisasi tersebut dilakukan salah satunya pembayaran pajak dan retribusi secara online.

Kanwil Dirjen Perbendaharaan DIY Bertekad Bersih Korupsi

Kanwil Ditjen Perbendaharaan (Kanwil DJPb) DIY bertekad menjadi lembaga pelayanan yang terbaik di kancah dunia.

Salut, Pemkab Sleman Jadi yang Pertama Menyerahkan LKPD 2018

Sesuai jadwal yang ditentukan undang-undang, batas akhir penyerahan LKPD 2018 jatuh pada 31 Maret 2019.

BKAD Pesimistis Target Retribusi MBLB Bisa Tercapai

Hingga akhir November 2018, capaian retribusi mineral bukan logam dan batuan (MBLB) Kulonprogo mencapai Rp10 miliar. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo pesimistis target Rp12 miliar bisa tercapai tahun ini.

Perubahan Kelola Keuangan Desa Mulai Disosialisasikan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PMD Dalduk dan KB) Kulonprogo menyosialisasikan perubahan mekanisme pengelolaan keuangan desa.

Biaya Rokok Warga Kulonprogo Setara Biaya Pembangunan Jalan Pemerintah

Besaran pengeluaran warga Kulonprogo untuk komoditas pulsa dan rokok, nyaris menyamai biaya infrastruktur.

Bupati Bantul: Desa Harus Jadi Pionir Good Governance

Desa harus jadi pionir terciptanya good governance. Sistem pemerintahan desa yang profesional, akuntabel dan transparan bisa jadi acuan jalan dan tidaknya manajemen pemerintahan di tingkatan yang lebih atas.