Dalam realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jogja untuk penanganan Covid-19, tidak semua pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja ditunda. Beberapa pekerjaan yang dinilai urgen tetap dilanjutkan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun diminta menghentikan proses penggunaan anggaran yang berkaitan dengan pilkada maksimal April dan mengalihkannya untuk penanganan pandemic Covid-19.
Pemkot Jogja berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut. Predikat tersebut diraih setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Jogja 2019 dinyatakan WTP oleh BPK DIY.
Pemerintah Kota Jogja melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menargetkan penyerapan dana kelurahan pada 2020 tetap maksimal meskipun terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada total dana yang dikelola kelurahan pada tahun ini dibanding tahun sebelumnya.
Sebanyak 800 wajib pajak di Jogja mengajukan keringanan menyusul naiknya tarif Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang mencapai 400% tahun ini. Meski demikian, tidak semua pengajuan pengurangan dikabulkan.
Pemkab Sleman kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut. Prestasi tersebut diraih setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemkab Sleman diserahkan kembali oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) DIY, Selasa (17/3/2020).
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bantul angkat bicara soal dikeprasnya alokasi dana desa untuk desa tersebut. Mereka mengaku memang banyak persoalan yang harus diselesaikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Bantul, salah satunya adalah soal pendapatan desa.
Kepala Desa Bantul, Supriyadi mengaku banyak yang perlu direvisi dalam pembahasan rancangan APBDes 2020 terkait dengan volume kegiatan maupun penganggaran.
Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Bantul tahun ini dikurangi 10%. Hal itu lantaran Pemerintah Desa Bantul terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Bantul 2020.
Pemkab Sleman menegaskan tahun ini tak akan ada kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) secara massal untuk PBB-P2.
