Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menyampaikan Piagam dan Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada Pemda Kulonprogo.
Sejak awal, Pemerintah Pusat telah siap untuk menangani Covid-19 jika terjadi lonjakan penyebaran seperti saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Pada hari Rabu (16/6/2021) bertempat di Hotel University, Sleman, Kanwil DJPb DIY menyelenggarakan kegiatan sharing session Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Wilayah Kerja Kanwil DJPB DIY dengan tema “Tata Kelola BLU sesuai PMK Nomor 129/PMK.02/2020 sebagai Benchmarking Peningkatan Tata Kelola BLUD”.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah agar mengoptimalkan belanja modal dan tidak asal memberikan persetujuan hanya untuk kepentingan pegawai semata.
Kebijakan Pemda DIY membeli Hotel Mutiara yang ada di kawasan Malioboro menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Pelaksanaan kegiatan milik Pemkab Gunungkidul sempat terkendala karena adanya kebijakan baru yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat. Akibatnya, program yang harusnya dilaksanakan mulai awal tahun harus molor hingga minggu ketiga Januari baru bisa terlaksana.
Kendati mengalami pandemi yang berkepanjangan yang berdampak pada perekonomian, data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja menunjukan kalau realisasi pajak daerah masih terbilang bagus. Bahkan realisasi pajak daerah mampu mencapai lebih dari 100 persen dari target yang ditetapkan pada tahun 2020.
PT Angkasa Pura 1 tercatat sebagai perusahaan dengan nilai investasi terbesar di Kabupaten Kulonprogo pada triwulan ketiga 2020. Nilai investasi perusahaan itu lewat Yogyakarta International Airport (YIA) mencapai Rp500,5 miliar.
Penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah direalisasikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY sejauh ini mencapai Rp1,06 triliun. Penyaluran itu dilakukan sejak 14 Agustus 2020-13 November 2020.
Akselerasi belanja pemerintah dinilai penting sebagai stimulus fiskal guna menggerakkan pertumbuhan ekonomi di triwulan IV/2020.
