Sri Mulyani menilai bahwa belanja daerah masih belum fokus dan efisien. Hal tersebut tergambar dari banyaknya program pemerintah daerah, yakni 29.623 jenis program dan 263.135 jenis kegiatan, tetapi dampaknya minim bagi masyarakat.
Pemerintah Kota Jogja menyertakan modal senilai Rp69 miliar kepada tiga badan usaha milik daerah (BUMD) yang beroperasi di wilahnya. Ketiga BUMD itu yakni Bank BPD DIY, BPR Bank Jogja, dan PDAM Tirta Marta. Seremonial penyerahan dilakukan pada Senin (15/11/2021) di kantor pusat Bank BPD DIY.
Pemerintah Kabupaten Sleman meraih penghargaan dari Menteri Keuangan karena dinilai berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 kali berturut-turut.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta, Arif Wibawa beserta Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Sugeng Winarno dan Kepala Bagian Umum, Nur Arif Wuryanto melakukan audiensi dangan Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti beserta jajaran di Ruang Rapat Nakula Pemkot Yogyakarta (11/10/2021).
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DI Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menyampaikan Piagam dan Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada Pemda Gunungkidul.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menyampaikan Piagam dan Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada Pemda Kulonprogo.
Sejak awal, Pemerintah Pusat telah siap untuk menangani Covid-19 jika terjadi lonjakan penyebaran seperti saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Pada hari Rabu (16/6/2021) bertempat di Hotel University, Sleman, Kanwil DJPb DIY menyelenggarakan kegiatan sharing session Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Wilayah Kerja Kanwil DJPB DIY dengan tema “Tata Kelola BLU sesuai PMK Nomor 129/PMK.02/2020 sebagai Benchmarking Peningkatan Tata Kelola BLUD”.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah agar mengoptimalkan belanja modal dan tidak asal memberikan persetujuan hanya untuk kepentingan pegawai semata.
Kebijakan Pemda DIY membeli Hotel Mutiara yang ada di kawasan Malioboro menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
