Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah DPD RI berkunjung ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan DIY, Jumat (29/8/2025).
Apkasi akan membicarakan secara internal TKD yang akan diefisiensi oleh pemerintah pusat, karena selama ini tak ada dialog resmi.
Pemerintah Kabupaten Bantul predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Pemkot Jogja menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY, Senin (17/2/2025).
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Kabupaten Temanggung sampai saat ini sudah meraih 12 kali berturut-turut opini wajar tanpa pengecualian dari BPK
Pemkab Kulonprogo kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023
BPK DIY mengingatkan kepada Pemda setempat agar tidak cepat puas terhadap penilaian lembaga itu atas laporan keuangan APBD
Upaya tersebut agar Pemda DIY dapat mempertahankan hasil pengelolaan keuangan daerah terbaik yang telah diraih Pemda DIY dalam pengukuran IPKD.
Harianjogja.com, JOGJA— Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY memproyeksikan realisasi belanja APBN DIY sampai akhir 2023 bisa mencapai 97%.
