Pemerintah Daerah (Pemda) DIY berencana menambah pendapatan bagi guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) alias honorer. Nominal kenaikan honor GTT dan PTT masih dalam pembahasan.
Forum Tenaga Honorer SK Gubernur DIY Kabupaten Bantul berencana menyusun sebuah buku bertajuk Sharing Suka Duka Tenaga Honorer SK Gubernur DIY. Melalui buku tersebut, para tenaga honorer ingin berbagi pengalaman selama menjadi honorer.
Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Dana Penghasilan Tambahan Guru (Tamsil) ke DIY tidak dihentikan oleh Pemerintah Pusat. Sebab, penyaluran TPG dan Tamsil DIY pada 2017 berjalan lancar.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul Sri Edi Astuti mengaku belum menerima surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) terkait dengan kebijakan penghentian penyaluran tunjangan kepada guru. Meski demikian, ia berjanji akan mempelajari untuk bahan pembuatan kebijakan lanjutan.
Tidak semua guru memiliki kompetensi setara. Tiap sekolah juga butuh guru dengan kompetensi berbeda.
Lebih dari 100 guru sekolah di Gunungkidul tinggal di kabupaten lain. Para pelaju itu susah diganti karena Gunungkidul masih kekurangan 800 guru SD dan 60 guru SMP.
Kendala yang mungkin dihadapi jika sistem zonasi guru diterapkan di Gunungkidul adalah kurangnya jumlah guru berstatus PNS.
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bantul berencana menerapkan sistem zonasi bagi guru sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Bantul.
Ratusan guru yang belum bersertifikat diberikan tambahan penghasilan (tamsil) sebesar Rp250.000 per bulan. Syarat penerima tamsil adalah guru yang mengajar selama 24 jam dan linear sesuai bidang ilmu yang ditekuni saat S1.
Kabid Pendidikan Nonformal dan Informal Disdikpora DIY Yuni Pratiwi menambahkan, hingga kemarin (Jumat) dana yang telah dicairkan ke rekening guru sebesar Rp42 miliar dari total anggaran Rp70 miliar.
