Indonesia baru saja memperingati Hari Guru, Minggu (25/11). Guru kini seolah menjauh dari semangat Kongres Guru Pertama yang diadakan 75 tahun lalu, beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi pernyataan Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno yang menyebut untuk mendongkrak kualitas pendidikan di Indonesia gaji guru harus naik menjadi Rp20 juta.
Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Gunungkidul Aris Wijayanto memastikan aksi mogok mengajar di Gunungkidul tidak akan dilanjutkan. Seharusnya aksi yang dimulai sejak Senin (15/10) lalu akan berlangsung hingga Rabu (31/10/2018) mendatang.
Pemerintah berencana membuat skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tenaga honorer agar pendapatan mereka tak kalah dengan pegawai negeri sipil (PNS). Sejumlah guru honorer di DIY menolaknya.
Pemerintah membuka lowongan ratusan ribu calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini, kebanyakan guru. Namun, para pengajar honorer merasa habis manis sepah dibuang, tak bisa menjadi CPNS lantaran terhalang usia, dan harus bekerja dengan gaji minim.
Belum jelasnya SK Bupati tentang kenaikan gaji guru tidak tetap (GTT) dikhwatirkan menimbulkan gejolak di masyarakat, khususnya mereka yang berprofesi sebagai tenaga pengajar dan pegawai non-PNS.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah menemukan 81 guru tidak tetap tak digaji selama delapan bulan.
Namun tidak semua GTT bakal menerima kenaikan gaji ini. Kenaikan hanya akan dialami oleh guru yang mendapat SK penugasan dari Bupati.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul memastikan tidak ada masalah dengan pencairan tunjangan profesi guru (TPG). Tunjangan akan tetap diberikan setiap tiga bulan sekali.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan tunjangan khusus kepada 5.298 guru berstatus pegawai negeri sipil dan non-PNS yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB).
